Dialog, siapa? Bahtera dan Aris Nurkholis mewakili partai PAS. Fika Taufiqurrahman dan Nasir, gabungan antara Partai Rakyat Merdeka (PRM) dan Pencerahan. Berikutnya Ari Sukamto dan Sarjono mewakili Partai Kedaulatan Mahasiswa (PKM). Di mana? di gedung multipurpose, salah satu penanda lahirnya kebijakan yang menghalalkan biaya pendidikan di UIN kian naik tajam. Kapan? 20 februari 2009, urutan tanggal yang cukup dewasa dalam hitungan sebuah bulan atau umur seorang manusia. Jam berapa? Pukul 14.00. Hari apa? jum’at, sebuah hari dalam tek keagamaan Islam disebut hari paling mulia. Dengan kata lain, ada ‘keajaiban’ di dalamnya.
Keajaiban untuk siapa? mahasiswa, elite partai atau masa depan demokrasi kampus? Itulah kiranya yang belum terjawab oleh mereka yang pada waktu itu duduk manis di depan sebuah baliho berukuran besar yang bertuliskan Dialog Capres dan Cawapres Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Adalah sangat disayangkan, nada suara yang amat keras dari masing-masing capres dan cawapres ketika menjelaskan visi-misi partai tidak mampu merebut ruang ingatan sekaligus menembus relung terdalam ruang kesadaran. Kesadaran akan sejarah, dan kesadaran akan diri sebagai pengejawantah atas check and balance terhadap regulasi kampus yang kian merajalela.
Dalam bahasa penulis, mereka justru memerankan diri sebagai penyair yang sibuk membaca puisi dengan gerak tubuh yang gemulai dan lantunan suara yang berirama, sedangkan penonton tidak memahami arti puisi yang sedang dibacakan. Apa arti puisi pada akhirnya?
Di lain sisi, ratusan peserta dialog, baik kader maupun simpatisan partai yang duduk di kursi maupun di deretan belakang tak jarang memekikkan suara keras nan sumbang. “Bersatu membangun demokrasi, elegan dan legitimed government, dan membangun kedaulatan mahasiswa”, begitulah kata-kata yang keluar dari mulut mereka dalam waktu yang hampir bersamaan. Apakah mereka tidak menyadari apa yang mereka suarakan. Untuk siapa suara itu ditujukan, dan sejauhmana pertanggungjawaban dari suara yang diucapkan.
Saya lansung teringat dengan bait-bait puisi yang bawakan oleh WS.Rendra pada tanggal 1 desember 1977 di kampus Universitas Indonesia. Kita bertanya, kenapa maksud baik tidak selalu berguna, kenapa maksud baik tidak bisa berlaga. Maksud baik anda untuk siapa? Saudara berdiri di pihak yang mana?
Menurut hemat penulis, potongan bait puisi di atas menemukan titik relevansinya, mengingat suara-suara kebenaran yang mereka (baca: parpol) tebarkan sepanjang pemilwa tidak berbanding lurus dengan evolusi gerakan mahasiswa sebagai kelas sosial terdidik, terorganisir dan berpandangan jauh ke depan untuk mampu mengawal aneka kebijakan kampus yang saat ini kian membabi buta.
Sepintas, ini menandakan visi-misi mereka belum mampu mengurai komplikasi penyakit yang sedang melanda tubuh kepemerintahan mahasiswa, pasalnya, sikap politik tidak diiringi rasa pertanggung jawaban yang utuh. Dalam sebuah maqolah Arab dikatakan: fakkir qobla maa si’ta (berfikirlah sebelum kamu bertindak). Artinya, 1,5 tahun bakal memimpin, hanya disiapin beberapa bulan jelang pemilwa. Cukupkah?.
Ketimpangan di atas adalah tamsil dari benang kusut yang menuntut untuk segera diurai satu persatu. Kekusutan itu adalah realitas politik dimaknai ajang kekuasaan semata, tahta dimaknai sebagai bejana emas yang menguntungkan bagi sebuah kelompok di masa yang akan datang, dan menggadaikan kedaulatan mahasiswa lantaran meributkan kepentingan jangka pendek.
Akankah kunamai proses (baca: pemilwa) ini sebagai pesta demokrasi, seperti yang selalu didengungkan oleh partai politik? tentu tidak, karena objek persoalan tidak menjadi bahasa bersama. Justru lebih tepat momen ini disebut pasar malam, karena janji-janji politik diobral dengan harga murah. Tidak ada garansi dan kontrak politik yang jelas manakala mereka tidak mampu mengemban amanah.
Akhirnya, sampai agenda istimewa (dialog) ini selesai pukul 16.30, tidak kudengar solusi konkrit dan strategi-strategi jitu dari masing-masing partai untuk mengatasi masalah normatif kampus yang pada akhirnya mampu mengundang decak kagum dan sekaligus menitipkan harapan perubahan di setiap langkah sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Tak ayal, ketika partai politik menyuarakan; bersatu membangun demokrasi, elegan dan legitimed goverment, serta membangun kedaulatan mahasiswa, civitas akademika UIN tampak diam dan sibuk dengan rutinitasnya.
Akhirnya, bak wajah yang bopeng, pemilwa yang menghabiskan puluhan juta rupiah, disambut mahasiswa dengan diam seribu bahasa.

*Mahasiswa PAI, TY
http://joemardipoetra.wordpress.com

Hal itu terbukti, pada hari pemungutan suara, kertas suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengalami kekurangan, bahkan harus dicetak ulang (baca: Slilit, edisi 27/2). Menurut pengakuan ketua panitia pemilihan fakultas (PPF) Soshum, Rosyid (26/2), ia telah berulang kali ke KPU meminta kertas suara, dan itu pun selalu gagal alias tidak digubris. “Kalau di hitung-hitung sampai 20 kali bolak balik dari PPF Soshum ke kantor KPU”, ungkapnya.

Di samping itu, sempat terjadi pukul 01.00 malam, ada keinginan dari salah satu pihak, sebut saja partai pencerahan, penghitungan suara di TPS Soshum diundur, karena dinilai masih banyak konstituen partai tersebut belum menggunakan hak pilih akibat kertas suara yang kurang dan mekanisme pencoblosan yang dinilai curang. Akan tetapi, PPF Soshum tetap menginginkan perhitungan suara tetap dilaksanakan, laiaknya TPS di fakultas lain. Hal ini berbanding lurus dengan keinginan pembantu rektor bidang kemahasiswaan, yang mengatakan, pemilwa kali ini harus selesai malam ini juga, karena kalau melewati jadwal yang sudah ditentukan, akan membuka kemungkinan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi.

Di tengah kondisi semacam ini, masing-masing PPF menilai KPU tidak responsif dan terkesan lamban bereaksi, apalagi bereaksi secara tegas dan cepat untuk mengatasi persoalan-persoalan lainnya, baik secara kebijakan maupun hal-hal teknis seperti sosialisasi cara menggunakan hak pilih ketika di TPS.

Harus pula jujur, dikatakan sekalipun pahit bahwa fakta tersebut pertanda kinerja KPU selama ini sangat buruk. Kinerja KPU yang buruk itulah yang melahirkan pertanyaan apakah pemilihan umum mahasiswa saat ini dikerjakan secara maksimal.

Sedikitnya, ada tiga kelemahan KPU yang paling mendasar. Pertama, KPU tidak memiliki prioritas apa yang harus dikerjakan. Contohnya, mereka mengandalkan sosialisasi di level kampanye dialogis-monologis kampus daripada lansung talk show ke ruang kelas di masing-masing fakultas, sehingga persoalan-persoalan yang terjadi di masing-masing TPS tidak bisa teratasi.

Kedua, penentuan jumlah kertas suara yang digunakan pada pemilwa saat ini tidak dilandasi pertimbangan yang lebih matang, kecuali sebatas mengacu pada pemilwa sebelumnya, padahal kondisi saat ini sangat berbeda jauh dari sebelumnya.

Ketiga, komunikasi dan koordinasi antara anggota KPU tidak berjalan baik dengan anggota PPF. Indikasinya, tidak jarang ditemui di lapangan, PPF berseberangan dengan KPU, baik pada persoalan pengambilan sebuah kebijakan atau pun hal-hal teknis seperti penyediaan kertas suara dan lain-lainya.

Kini, pemilwa tinggal menunggu pemerintahan baru, tidak ada jalan lain, kecuali evaluasi secara total di tubuh KPU.

Genderang pemilwa telah ditabuhkan. Hari yang paling dinanti oleh masing-masing partai politik yang jauh sebelumnya telah melakukan aneka cara untuk meraup suara dari civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah tiba menyapa (26/2).

Sampai tengah malam pun simpatisan maupun kader partai masih setia menunggu hasil penghitungan di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tak jarang, riuh rendah suara mereka (kader dan simpatisan) menghiasi malam yang dingin, lantaran diiringi gerimis hujan mengundang dari sejak sore. Bahkan salah seorang mahasiswi di fakultas Saintek terbaring pingsan di malam hari, (01.30) entah apa penyebabnya. Satpam setempat mengatakan, akibat letih dan lapar.

Tidak hanya itu, pejabat kampus pun ikut sibuk mengikuti ritme perjalanan pemilwa saat ini, mulai dari pembantu rektor bidang kemahasiswaan, pembantu dekan III berserta jajaran lainya, dan tidak ketinggalan satuan pengaman kampus (satpam) juga ikut terlibat menjaga stabilitas pemilwa.

Namun di tengah heroisme memperjuangkan hasrat kemanangan, sangat disayangkan, tersiar kabar buruk tentang kecurangan-kecurangan yang mengiringi hari pemungutan suara tersebut.

Adalah fakta di lapangan pemungutan suara, mahasiswa kebingungan ketika Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) mereka diambil oleh orang yang tidak dikenal dan tanpa tahu untuk digunakan apa, sementara itu, ada beberapa orang yang mencoblos beberapa kali dengan menggunakan KTM yang berbeda, padahal orangnya sama, dan yang lebih ironis lagi, identitas KTM yang berjenis kelamin perempuan justru digunakan oleh laki-laki. (baca: Slilit edisi khusus pemilwa/26/2).

Menurut hemat saya, kejadian di atas adalah satu catatan penting yang perlu digaris bawahi oleh mereka (baca: paprpol) yang sampai saat ini dengan pede-nya menyatakan diri sebagai penjaga gawang demokrasi, bahwa demokrasi sebagai proses pembelajaran untuk berperilaku jujur dan fairplay tidaklah terealisasi dalam makna yang sesungguhnya.

Terkadang saya justru berpikir, ketika niat baik mahasiswa (pemilih) yang tidak mengetahui apa-apa tentang sepak terjang gerakan mahasiswa bagi kebangunan sebuah kepemerintahan yang baik (good geoverment), mencoba menjadi bagian dari pembangunan demokrasi dalam bentuk partisipasi pada hari pencoblosan justru dilecehkan dan dirugikan oleh tindakan-tindakan partai politik yang sangat bertolak belakang dengan intisari dari demokrasi itu sendiri.

Singkat kata, semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan, tapi tidak semua pemilihan adalah demokratis (ed_ abdullah alamudi dalam what is democracy,2001)

Di samping itu, ini menandakan, demokrasi yang penulis ibaratkan sebagai sebuah cermin bening untuk menilai siapa kita dan bagaimana mewujudkan politik ke Kita-aan di kampus ini telah gagal untuk dipikir secara serius dan berimbang. Dalam pengertian yang lebih sederhana, KITA adalah sebuah masyarakat yang terdiri dari sosio kultural yang majemuk, dan masyarakat politik yang tidak satu latar ideologi. Bisakah ini menjadi satu basis pembenaran bahwa kita bisa mengakomodir keragaman tersebut, jawabannya sampai saat ini belum ada tanda-tanda yang membahagiakan bagi semua kalangan mahasiswa.

Artinya, cermin bening itu justru pecah berkeping-keping, karena tindakan curang dalam proses pemungutan suara atau bahkan seiring pemilwa ini berjalan tanpa ada hambatan. Inikah demokrasi?, dimana tindakan-tindakan curang dianggap suatu hal yang halal. Di samping itu, akankah pembelajaran yang salah ini bakal menjadi warisan bagi generasi kelak?

Singkat kata, demokrasi tidak selalu indah dan mampu menebar kebahagiaan manakala diurus dengan cara yang sangat tertutup dan tidak dipertangggungjawabkan di depan publik. Kalau hal itu benar-benar terjadi, maka demokrasi hanya menjadi sebuah bejana gosong untuk menampung tangisan-tangisan mereka (mahasiswa) yang merasa dirugikan dan tidak pernah diperhitungkan sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang sama.

“Mas, saya memang memilih presiden, BEM F dan BEM J pada putaran pemilwa kali ini, tapi saya tidak tahu mereka siapa dan ingin berbuat apa untuk kami yang telah memilih mereka, tapi kami menaruh harap pada mereka bahwa ada cerita bahagia untuk seluruh mahasiswa ketika mereka telah memimpin”, begitulah ungkapan salah satu sahabatku ketika bercerita perihal kegundahannya. Menurut saya, bukan hendak menyederhanakan persoalan, tetapi dari kegundahan inilah langkah awal bagi mereka (yang terpilih) untuk berbuat hal-hal yang bermanfaat bagi mahasiswa, tak lebih.[]

Proses pemungutan suara Pemilwa UIN Sunan Kalijaga 2009 yang seharusnya berjalan lancar harus tertunda gara-gara kertas suara habis. Di Fakultas Syari’ah pun demikian, utamanya di TPS PMH, KUI, dan JS. Berdasarkan data yang dihimpun tim slilit didapat bahwa kuota surat suara tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa aktif. Dari data yang didapat tim slilit dari TU Jurusan PMH didapat bahwa jumlah mahasiswa aktif berjumlah 298. sedangkan jumlah surat suara yang ada Cuma sekitar 69 surat suara. Dikonfirmasi perihal itu, salah satu anggota PPF Syariah menuturkan bahwa hal itu diluar tanggung jawab mereka. “Itu urusan KPU yang bertugas sebagai penyedia bahan logistik, kami hanya menjalankan saja,”ujarnya Berdasarkan pengamatan tim slilit, banyak mahasiswa yang kecewa terhadap tertundanya pemungutan suara. “Aneh Mas, kok bisa ya Pemilwa kehabisan surat suara….kalau sampe jam tiga belum datang juga, terpaksa saya nggak milih” tutur salah satu mahasiswa PMH yang duduk di semester akhir ini. Senada dengan pernyataan mahasiswa diatas, salah satu mahasiswa Fakultas Jinayah Siyasah menyatakan bahwa KPU tidak becus menjalankan tugasnya. “KPU nggak becus, aku sampe laper nunggunya,” tuturnya sambil menyedot rokok Djarum Super. Ketika ditanya masalah kekurangan surat suara Arif ketua Panwaslu mengatakan bahwa tidak menyangka kalau mahasiswa yang berpartisipasi lebih banyak dari tahun yang lalu dan sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya Pemilwa diadakan di jam luar kuliah, sedangkan sekarang saat jam kuliah, jadi mahasiswa lebih banyak yang berpartisipasi di luar dugaan KPU. “Di tarbiyah ini sudah 2x kehabisan surat suara, kemungkinan perhitungan suara di undur, mengingat waktu pencoblosan hampir habis,” ujarnya. Sebelumnya 30 % surat suara tu kurang apalagi sekarang,”tegasnya lagi Di fakultas Usuludin sekitar jam 14.00 surat suara habis dari, 900 mahasiswa hanya 291 yang melakukan pencoblosan, hal ini disebabkan surat suara yang masuk ke TPS fakultas Usuludin molor hingga jam 17.30. Setelah ada perdebatan antara pencerahan dan PKM serta KPU dan PD III akhirnya diputuskan untuk diteruskan setelah pukul 19.00. Begitupun di fakultas Ilmu Sosial Humaniora (FISHUM), di fakultas Rosid selaku ketua PPF dan partai sampai bermaksud memboikot KPU, namun setelah dirundingkan beserta PD III dan KPU menurut Anok salah satu anggota KPU mengatakan fakultas Fishum di pending samapi besok. Namun, jam 01.30 dini hari karena timbul kericuhan antara partai Kedaulatan Mahasiswa yang mengusung Rizki dan partai Pencerahan yang mengusung Esti sebagai calon ketua BEM, akhirnya sekitar jam 02.00 diputuskan untuk penghitungan surat suara. Ketika dikonfirmasi pada KPU anok mengatakan, jumlah suarat suara yang di cetak saat ini mengacu pada prosentase surat suara tahun 2007. ”Tapi ternyata tahun ini yang menmilih banyak jadi surat suara kurang” ujarnya maragustam siregar selaku PR III bidang kemahasiswaanpun menyatakan sama, “kita mencetak surat suara sebanyak 35% jumlah keseluruhan mahsiswa yang aktif” ujarnya.namun ketika ditanya persolan kemungkinan kurangnnya dana maragustam enggan memberi keterangan” tanya ke bawah lah {}

Ia menambahkan, asal-usul KTM tersebut tidak ia ketahui, walaupun ia sudah menanyakan perihal identitas KTM atas nama D-F, seorang mahasiswi jurusan PMH, syari’ah itu.

N menceritakan, tindakan tersebut ia lakukan atas permintaan dari perempuan yang notabene sangat dikenal baik. Menurut pengakuannya, tak enak jika menolak permintaan tersebut, walaupun ia menyadari tindakan tersebut telah menodai kata hatinya. Ia pun berkelakar, tidak hanya dirinya yang memerankan diri sebagai pelaku joki coblos kartu suara. “Mbak-mbak aktifis yang minta bantuanku, dia malah katanya akan nyoblos untuk ketiga kalinya. Dua kali di Syari’ah, dan akan mencoblos untuk ketiga kalinya di Soshum,” imbuhnya.

N, sesungguhnya amat menyesali tindakannya itu. Namun, ia seolah-olah tak kuasa melawan rasa ke-tak enak-annya pada orang dekatnya tersebut. Jadi, dimanakah kini kekuatan hati nurani.

Bahkan salah satu mahasiswa pendidikan biologi, Y mengatakan, ada mahasiswa yang minta KTM saat pemilwa kemudian lansung dibawa pergi. Ia menambahkan, ada mahasiswa yang masuk dengan KTM yang berbeda. Menurutnya, pada pemilwa sebelumnya hal seperti ini biasa saja dilakukan, bahkan, ada beberapa mahasiswa yang nyoblos dengan KTM berjenis kelamin perempuan, tetapi pada dasarnya pemilih berjenis kelamin laki-laki. Begitu juga sewaktu ia memilih di TPS (Red_Tempat pemungutan suara) fakultas Saintek, dia melihat kalau ada salah seorang mahasiswa yang mengambil kertas suara dalam jumlah dua buah untuk setiap pemilih.

Zikr, Panitia Pemilwa Fakultas (PPF) Saintek mengungkapkan, saat pemilihan di lokasi tersebut memang banyak terjadi kecurangan, misalnya banyak mahasiswa dari fakultas yang berbeda masuk ke TPS Saintek, tetapi yang terdeteksi kurang lebih tiga orang, sehingga mereka disuruh keluar oleh panitia. Ia tidak mengelak kalau sebenarnya banyak mahasiswa melakukan kecurangan yang belum diketahui.

Kesaksian ini di kuatkan dengan pengakuan dari Dina, ketua Badan Eksekutif Mahasiswa jurusan (BEM-J) Keuangan Islam (KUI). “Saya melihat sendiri ada laki-laki dari Partai Keadaulatan Mahasiswa (PKM) mengkoordinir tiga orang temannya satu laki-laki dan dua orang perempuan, lalu saya menghadang salah satu perempuan itu lalu ketahuanlah ternyata dia membawa dua KTM atas nama orang lain, foto dan orangnya beda,” tuturnya

Ketika ditanya apakah ia lapor pada Panwaslu, Dina mengatakan kejadian itu disaksikan banyak orang dia dan sudah ditindak lanjuti. “Aku rasa mereka punya penilaian sendiri setelah kejadian itu,”ujarnya. Namun sayangnya sampai berita ini diturunkan kecurangan kecurangan itu terjadi belum juga ditanggapi serius oleh panitia Pengawas Pemilwa (Panwaslu). [Nadia W]

Lagi-lagi berbagai cara penipuan terjadi dalam proses pemilwa, mahasiswa justru jadi korban.

Kamis, (26/2) adalah puncak pemilihan umum mahasiswa (pemilwa) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salah satu prosedur untuk mengikuti proses pemilihan adalah menunjukkan KTM sebelum masuk ruang TPS, akan tetapi ada mahasiswa yang justru kecewa lantaran KTM mereka diambil sebelum hari pemungutan oleh orang yang tidak dikenal. Hal itu dialami Nasrullah, mahasiswa jurusan PGMI (Persatuan Guru Madrasah Ibtidiyah), semester 4.

Ia mengatakan, KTMnya sejak kemarin ditahan oleh salah seorang temannya yang dia tidak mengerti KTM tersebut digunakan untuk apa. “Yang jelas, sudah dua hari KTM saya diambil dan baru dikembalikan pukul 10.00 pada hari pemungutan suara,”tuturnya. Dia justru bertanya kenapa KTMnya baru dikembalikan sekarang (26/2), padahal proses pencoblosan sudah dilakukan sejak pagi hari. “Hal itu membuat saya bertanya-tanya apakah saya dibohongi,” kilahnya. Tidak hanya Nasrullah saja yang mengalami hal itu, menurut pengakuannya, teman-teman mahasiswa lain pun mengalami peristiwa hal sama, terutama mahasiswa semester 2 yang cenderung tidak tahu apa-apa. Jean, mahasiswa ilmu komunikasi, semester dua, KTMnya justru diambil oleh salah satu aktivis organisasi tertentu, bahkan sampai saat ini KTM itu pun belum dikembalikan. Menanggapi hal ini, Anok Sutari, anggota Komis Pemilwa Universitas (KPU) mengamini praktik-praktik tersebut pernah terjadi dua tahun yang lalu (2007), dimana KTM yang berjenis kelamin perempuan, namun yang mencoblos, justru laki-laki. “Ini kan salah namanya”, imbuhnya. Ketika Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Arif, ditanya tentang masalah ini, dia menjawab. “Sampai saat ini saya belum mendapat laporan ada kecurangan seperti itu, jadi belum ada tindak lanjut,” ungkapnya[]

Kampanye dialogis calon BEM-Fakultas Isoshum UIN Suka Yogyakarta yang diselenggarakan Kamis tanggal 19 Februari 2009 yang lalu diwarnai aksi sabotase absen oleh Panitia Pemilihan Fakultas (PPF) dikarenakan minimnya mahasiswa yang datang mengikuti prosesi acara. Seperti dikatakan Panitia PPF Bagian Kordinator Acara, Mohammad Fathollah, sabotase absen telah dikomunikasikan kepada pihak dosen yang mengajar pada hari dan waktu ketika acara dilangsungkan. “Jadi tidak asal melakukan.” Paparnya Menurutnya, sabotase ini dilakukan dalam rangka agar mahasiswa tidak bersikap apolitis. “Acara itu penting bagi mahasiswa agar tahu program serta visi-misi dari calon pimpinan mereka di level fakultas.” Ujarnya ketika diwawancarai Slilit Arena di tempat tinggalnya di Cabean, Sewon, Bantul 22 Februari 2009.

Hal yang sama diungkapkan PD III Isoshum yang turut hadir dalam acara tersebut, Dudung Abdurrahman, yang mengatakan bahwa pemindahan aktifitas kuliah dari kelas ke lokasi acara di Ruang Promosi Doktoral ini memang bertujuan untuk mendidik mahasiswa. Ini adalah bentuk atau strategi agar apatisme politik bisa di tekan. “Ya mahasiswa boleh keluar dari ruangan ini, tapi konsekuensinya dianggap tidak mengikuti perkuliahan. Tapi gak apa-apa, tidak hadir sekarang kan masih ada 2 kali pertemuan lagi. ” Katanya ketika memberikan sambutan sebelum acara dimulai. Sabotase absen itu dilakukan agar waktu pelaksanaan kampenye dialogis yang dimulai sekitar jam 13.00 WIB hingga jam 15.00 WIB tidak sepi. Otomatis mahasiswa yang memiliki jam kuliah yang berbarengan dengan pelaksanaan acara tersebut dialihkan ke ruang Promosi Doktoral di lingkungan Fishum yang menjadi tempat pelaksanaan acara. Adapun beberapa kelas yang terkena sabotase antara lain Ilmu Komunikasi 2008 kelas A, B dan C yang seharusnya masuk jam 13. 00 WIB di kelas masing-masing terpaksa harus mengikuti kampanye dialogis tersebut. Kampanye itu sendiri adalah agenda PPF untuk mempertemukan caleg dari Partai Kebangkitan Mahasiswa Rizki Fauziyah dari (PKM) dan Esti Windarti dari Partai Pencerahan (PC). Mengganggu Menurut Nadia, mahasiswa ilmu komunikasi sabotase absen justru mengganggu aktivitas kuliah yang sedang berlangsung. Dalam hal ini PPF telah bertindak sewenang-wenang dengan memaksa mahasiswa mengikuti kampanye dialogis padahal saat itu mereka sedang dalam aktifitas kuliah. “Yang jelas saya membayar untuk kuliah, bukan untuk mengikuti aktifitas politik kampus. Jadi kuliah harus tetap diprioritaskan.” Katanya pada Arena saat ditemui di lingkungan Fakultas Isoshum beberapa jam setelah berlangsungnya acara. Ketika diminta tanggapannya mengenai hal ini, Maragustam Siregar Pembantu Rektor III bidang kemahasiswaan mengatakan pihaknya tidak mengsahkan adanya pengosongan jam kuliah tersebut. ”Kita tidak mengeluarkan kebijakan itu, persoalan absensi tetap pada ketentuan 50% berdasarkan surat izin dari organ intra kampus dan Ukm”,ujarnya.{}

Menanggapi hal ini, Iqbal, salah satu panitia Panwaslu mengatakan, akan menindaklanjuti persoalan tersebut, karena hari ini sudah masuk hari tenang. Ia menambahkan, saat ini Panwaslu belum bisa berbuat apa-apa atas tindakan dari masing-masing partai tersebut, karena belum ada laporan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pemilihan Umum (PPU), tetapi saat ini pun kita akan berusaha mencabut semua pamplet-pamflet tersebut.

Akan tetapi di lapangan, setelah crew Slilit menelusuri di beberapa tempat, justru tampak beberapa satu pengamanan kampus (satpam) sedang membersihkan pamflet-pamflet tersebut. “Seharusnya bukan kami yang melakukan ini, tetapi karena mereka tidak bertanggung jawab, akhirnya kita pun turun tangan”, ujar salah satu di antara mereka.

Mengomentari hal ini, Ade, mahasiswa fakultas Saintek mengatakan, PPU, Panwaslu dan KPU patut dipertanyakan, karena merekalah yang menangani proses pemilwa saat ini.

Saat dihubungi via telepon, Rojali, ketua KPU mengamini hal itu. Ia mengatakan, seharusnya dua hari jelang pemilwa sudah tidak boleh lagi pamflet-pamflet partai manapun bertebaran di area kampus. Menurut mahasiswa fakultas Dakwah ini, biarlah Panwaslu yang menindaklanjuti.{ULFA}

Kamis, 26 Februari 2009 hari dimana proses pencoblosan berlangsung. Masih banyak mahasiswa yang kebingungan utuk melakukan pencoblosan. Hal itu diakui Sri, mahasiswa semester dua fakultas Tarbiyah.

Hal yang sama juga dialami oleh Laili Nafilah, mahasiswa pendidikan agama Islam, semester empat. Akibat tidak tahu, ia mengakui telah keliru ketika mencoblos di TPS. Menurutunya, hal ini terjadi disebabkan karena sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) sangat kurang, terlebih mahasiswa yang notabane tidak begitu aktif di kampus.

Tidak jauh berbeda dari keduanya, Ali, mahasiswa fakultas Tarbiyah juga merasa kebingungan ketika sudah di tempat pemungutan suara. Menanggapi hal ini, Rojali, ketua KPU mengatakan, sosialiasasi sudah dilakukan dengan maksimal, kalaupun ada kebingungan di tingkatan para pemilih, maka PPF lah yang bertanggung jawab.

Hal yang berbeda justru disampaikan oleh Reza, Panitia Pemilihan Fakultas (PPF) Tarbiyah. Perihal sosialiasi itu adalah murni tugas KPU, sedangkan PPF hanya bertugas melancarkan proses pemungutan suara di lapangan dan hal-hal teknis lainnya. “wonk kotak suara dan kertas suara pun baru datang pada pagi harinya. Artinya, bukan salah kami”, ungkapnya.

Dari penelusuran kami di TPS fakultas tarbiayah ketika proses penghitungan surat suara dilakukan banyak sekali sura suara yang dimasikan ke kotak suara secara keliru hal ini selain kotak suara tidak ada keterangan warnanya juga tidak ada sosialisasi rijit mengenai cara pencoblosan.{}